[DASAR HUKUM] Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 membahas tentang Pemerintahan Daerah. UU Nomor 23 Tahun 2014 ini berisikan hal-hal mengenai :

• Ketentuan Umum
• Pembagian Wilayah Negara
• Kekuasaan Pemerintahan
• Urusan Pemerintahan

1. Klasifikasi Urusan Pemerintahan
2. Urusan Pemerintahan Absolut
3. Urusan Pemerintahan Konkuren
4. Urusan Pemerintahan Umum
5. Forkopimda

• Kewenangan Daerah Provinsi di Laut dan Daerah Provinsi Yang Berciri Kepulauan

1. Kewenangan Daerah Provinsi di Laut
2. Daerah Provinsi Yang Berciri Kepulauan

• Penataan Daerah

1. Umum
2. Pembentukan Daerah (Pemekaran Daerah, Penggabungan Daerah)
3. Penyesuaian Daerah
4. Kepentingan Strategis Nasional

• Penyelenggara Pemerintahan Daerah

1. Umum
2. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3. Kepala Derah dan Wakil Kepala Daerah
4. DPRD Provinsi
5. DPRD Kabupaten/Kota
6. Sistem Pendukung DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

• Perangkat Daerah

1. Umum
2. Perangkat Daerah

• Perda dan Perkada

1. Perda
2. Perkada
3. Pembatalan Perda dan Perkada
4. Penyebarluasan Program Pembentukan Perda dan Rancangan Perda
5. Penegakan Perda dan Perkada

• Pembangunan Daerah

1. Umum
2. Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Evaluasi Rancangan Perda tentnag PRJPD dan RPJMD
4. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
5. Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

• Keuangan Daerah

1. Prinsip Umum Hubungan Keuangan Pemerintahan Pusat dengan Daerah
2. Hubungan Keuangan Antar Daerah
3. Pendanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah
4. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

• BUMD

1. Umum
2. Perusahaan Umum Daerah
3. Perusahaan Perseoran Daerah
4. Pengelolaan BUMD

• Pelayanan Publik

1. Asas Penyelenggaraan
2. Manajemen Pelayanan Publik

• Partisipasi Masyarakat
• Perkotaan
• Kawasan Khusus dan Kawasan Perbatasan Negara
• Kerjasama Daerah dan Perselisihan
• Desa
• Pembinaan dan Pengawasan

1. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2. Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat Daerah
3. Penghargaan dan Fasilitasi Khusus

• Tindakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil di Instansi Daerah
• Inovasi Daerah
• Informasi Pemerintahan Daerah
• Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
• Ketentuan Pidana
• Ketentuan Lain-lain
• Ketentuan Peralihan
• Ketentuan Penutup

Trending

Pulang Kerja 2 Menit Lebih Awal, PNS di Jepang Dihukum Potong Gaji